Kawal REFORMASI
Perbaiki BIROKRASI

Hunting: (021) 2991 2450 ext. 0936

info-rb@lkpp.go.id

Standar Pelayanan LKPP

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pelayanan LKPP:
1). Pelayanan e-Katalog;
2). Pelayanan e-Purchasing;
3). Pelayanan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4). Pelayanan Penafsiran Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5). Pelayanan Pendampingan Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha dan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa untuk Keadaaan Khusus;
6). Pelayanan Konsultasi Tatap Muka Mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monitoring dan Evaluasi PBJP, dan Penanyangan Daftar Hitam;
7). Pelayanan Permohonan Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Pelatihan Mengenai Rencana Umum Pengadaan dan Monitoring Evaluasi PBJP dan Penayangan Daftar Hitam;
8). Pelayanan Ujian Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9). Pelayanan Ujian Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Kompetensi;
10). Pelayanan Pembentukan Tempat Uji Kompetensi PBJ Mandiri; Fasilitasi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa;
11). Akreditasi dan Reakreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12). Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli dilakukan dari proses permohonan dari Aparat Penegak Hukum dan diproses oleh LKPP untuk ditunjuk ahlinya;
13). Pelayanan Penanganan Permasalahan Kontrak dilakukan dengan proses tatap muka, web, dan surat.

Pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Pengadaan barang/jasa yang jelas, kondusif dan komprehensif.
Dunia usaha di Indonesia yang lebih berkembang, serta dukungan kesempatan dan perlindungan usaha dalam negeri.
Scroll Up
X