Jakarta – Pada tingkat meso, program RB dilakukan oleh beberapa instansi yang ditetapkan sebagai leading sector atau dalam struktur organisasi reformasi birokrasi nasional disebut dengan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Instansi yang termasuk kedalam UPRBN berperan sebagai koordinator dalam urusannya yang antara lain memiliki fungsi dalam penyempurnaan kebijakan, pembinaan dan implementasi, hingga monitoring dan evaluasi atas program yang diampu.

Instansi yang menjadi leading sector program bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta pemantauan kemajuan pelaksanaannya.

LKPP sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu leading sector dalam tingkat meso, khususnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Dalam rangka memberi penjelasan mengenai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dan bertujuan untuk menjadi acuan bagi K/L/PD dalam pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya pemenuhan indikator dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik, LKPP mengeluarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik sebagai Aspek Indikator’Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

Jakarta – Sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional menjadi salah satu leading sector dalam tingkat meso, khususnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik. Pada Kamis (15/04) menggelar acara Sosialisasi Surat Edaran Kepala LKPP tentang Indeks Tata Kelola Pengadaan yang dilakukan secara daring di Jakarta.

Seraya membuka acara sosialisasi, Sekretaris Utama LKPP, Setya Budi Arijanta mengatakan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) saat ini menjadi salah satu bagian dari Indeks Tata Kelola Pemerintahan. Hal tersebut telah diputuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk menjadi salah satu variabel dalam menilai Reformasi Birokrasi.

Penilaian indeks tata kelola pengadaan minimal baik diperoleh melalui indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ untuk menghasilkan Skor dan predikat penilaian di antaranya 100 = sangat baik, > 80 s.d 99 = Baik, > 60 s.d 80 = Cukup, dan ≤ 60 = kurang.

Adapun tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 dilakukan guna menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan kapabel. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itu, LKPP siap mendampingi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) guna meningkatkan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan menjadi sangat baik.

Sosialisasi Indeks Tata Kelola Pengadaan yang digelar dengan mematuhi protokol kesehatan ini dilakukan bersamaan dengan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Perpres 12/21) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada kesempatan itu, Setya menjelaskan saat ini LKPP telah selesai melakukan harmonisasi atas 10 Peraturan LKPP aturan pelaksana Perpres 12/21 dan akan segera diundangkan.

Sosialisasi ini dihadiri oleh Sekretaris Menteri, Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), Kasum TNI, Asrena TNI dan/atau perwakilannya. LKPP berharap kegiatan ini dapat memberikan pemahaman mengenai capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan di masing-masing Intansi agar dapat memperoleh predikat “Sangat Baik”. (nit)

Jakarta – Dalam lingkup organisasi yang memiliki struktur dan bermacam watak manusianya, pola kerja yang sudah dalam kategori zona nyaman kadang malah bisa menghambat. Apalagi tuntutan jaman di era revolusi digital bergerak cepat. Mau tidak mau, harus beradaptasi agar tetap relevan.

Sama halnya dengan organisasi pemerintah. Institusi yang bertujuan untuk melayani masyarakat ini juga dituntut bergerak cepat. Maka pola kerja dan pelayanan yang “business as usual” semakin tidak relevan dan ketinggalan jaman. Pemerintah harus beradaptasi, mengadopsi dan berinovasi sejalan dengan perkembangan teknologi yang hadir di sekelilingnya.

Perubahan ke arah yang lebih baik tidak semata-mata hadir dari perilaku kerja yang biasa-biasa saja. Sikap ini membutuhkan penggerak yang bisa mendobrak rutinitas, inovatif. Motor-motor penggerak ini yang senantiasa hadir, mengingatkan, dan mengajak untuk selalu berinovasi dan berjalan di jalur yang benar dan pada akhirnya mempercepat perubahan dalam organisasi. Agen perubahan reformasi birokrasi itu hadir, membawa semangat birokrasi yang sederhana, lincah, cepat dalam melayani, bebas dari perilaku koruptif dan efisien.

Disinilah kredo “Mana Bisa Kalau Biasa-Biasa Saja” tertanam dalam diri 16 agen perubahan RB LKPP yang baru saja ditunjuk oleh Kepala LKPP Roni Dwi Susanto. Mereka ditunjuk sebagai wakil pimpinan untuk membiasakan yang benar dan tidak membenarkan yang biasa saja.

Tantangannya tentu besar karena harus menjadi role model, selain harus menjadi panutan, mengarahkan, memfasilitasi, mereka juga harus siap menegur apabila terdapat perilaku yang menghambat. Hal ini akan mudah jika yang ditegur adalah rekan kerja, namun bagaimana jika itu adalah atasan atau yang tingkatannya lebih tinggi?

Zulfandi, agen perubahan RB di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengatakan, reformasi birokrasi dapat berjalan dengan dukungan komitmen pimpinan. Selain itu, pendekatan yang digunakan harus dapat mengedepankan empati bukan hukuman. “Kita ajak diskusi baik-baik berdua atau di tempat yang sepi. Beri mereka pengertian agar mau berubah, karena semua ini adalah demi kepentingan organisasi dan masyarakat. ” katanya saat berbagi pengalaman dalam RB Expo di LKPP, Jumat (16/08).

Di sisi lain, Budi Sulistiyo, agen perubahan RB di Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan, di tempatnya jumlah agen perubahan ditargetkan berjumlah 20% dari populasi. Perubahan yang dilakukan juga tidak melulu soal pelayanan dan perilaku, tetapi juga tentang penghematan karena hal itu juga menyentuh persoalan efisiensi birokrasi. Ia mengatakan, langkah yang dilakukan pihaknya adalah dengan merasionalisasi 216 aplikasi menjadi hanya 19 aplikasi. Dan baru-baru ini, untuk mendukung program lingkungan hijau, pihaknya menguji coba kantor bebas sampah plastik setelah sebelumnya berhasil mengkampanyekan kantor bebas minuman kemasan. “Dari banyakanya perubahan yang dilakukan sampai saat ini sudah ada penghematan sebesar 8.7 triliun. ” katanya.

Di LKPP sendiri, agen perubahan dari Biro Umum dan Keuangan, Disty Putri, mencanangkan perubahan terkait kemudahan bagi PPK untuk memberikan persetujuan walaupun sedang tidak di kantor, melalui aplikasi SiMPUL (Sistem Pengendalian Up dan LS Bendahara). Sehingga laporan pertanggungjawaban dari PPK bisa tetap diproses sesuai waktu yang seharusnya.

Sedangkan agen perubahan dari Pusdiklat PBJ, Angga Widita, mencoba untuk mengurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jika ada nota dinas atau undangan yang memerlukan review atasan, dilakukan melalui dokumen sharing, sehingga hanya diperlukan satu lembar kertas baru untuk mencetak, sedangkan untuk paraf koordinasi dicetak dengan menggunakan kertas bekas.
RB adalah langkah awal penyelenggaraan sistem untuk pelayanan yang lebih baik, dengan mengajak lingkungan sekitar agar nilai-nilai tersebut diimplementasikan dengan lebih baik.

Sehari sebelumnya, LKPP menggelar Reformasi Birokrasi Expo 2019. Disini, setiap unit kerja eselon I membuka stan pameran untuk menampilkan kemajuan reformasi birokrasi, seperti capain rencana aksi yang telah dibuat dan area perubahan yang sudah menuju ke arah lebih baik. Di sini para pengunjung berkesempatan untuk melihat lebih jauh upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja eselon I. Harapannya tentu saja dapat menularkan semangat perubahan antar tiap unit kerja, dan pada akhirnya tujuan reformasi birokrasi dapat tercapai, karena mana bisa kalau biasa biasa aja.

JAKARTA – Penerapan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) diyakini mempercepat proses reformasi birokrasi. Diterapkannya LPSE dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Bahrul Hayat, menegaskan keyakinannya bahwa dengan diterapkannya layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementrian Agama dapat mempercepat proses reformasi birokrasi yang tengah berlangsung.

“Saya yakin penerapan LPSE di lingkungan Kementerian Agama dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus efisiensi prosedur dan efisiensi anggaran. Sehingga, proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih cepat dan pada akhirnya mempercepat proses reformasi birokrasi yang tengah berlangsung,” kata Bahrul dalam sambutannya pada peluncuran LPSE Kementerian Agama di Ruang Auditorium Kementerian Agama, Selasa (15/3/2011).

Menurut dia, sebagai kementerian dengan cakupan yang luas di mana ada sekira 4.381 satuan kerja, Kementerian Agama merekrut banyak tenaga ahli guna penuntasan proses reformasi birokrasi. “Dalam tiga tahun terakhir, 1000 tenaga ahli IT telah direkrut untuk pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Agama,” ungkap Bahrul.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo mengungkapkan, kecepatan dalam proses pengadaan sangat diperhatikan sewaktu penyusunan Perpres No. 54 Tahun 2010. Pengadaan yang cepat akan sangat bermanfaat bagi Kementerian Agama sebagai salah satu kementerian yang mempunyai struktur vertikal sampai ujung Indonesia.

“Begitu DPR memutuskan, sebelum DIPA disahkan antara Oktober dan Desember, kita sudah boleh melakukan lelang. Harapannya, lelang tidak menumpuk di akhir tahun,” kata Agus.

Dengan menggunakan lelang secara elektronik, menurut Agus Rahardjo, akan memudahkan dan menenangkan para pelaku pengadaan dalam bekerja. Kini pemeriksa dapat langsung masuk ke dalam sistem tanpa perlu datang untuk melihat catatan fisik. “Apabila pemeriksa ingin masuk, sebenarnya kita tinggal menyediakan fasilitas masuk ke dalam sistem saja. Jadi, tidak perlu lagi datang ke kantor dan melihat hardcopynya. Sehingga kegiatan sehari-hari kita tidak terganggu.”

Agus Rahardjo mengimbau, komitmen pimpinan adalah hal mutlak dalam keberhasilan LPSE. Dari sepuluh kementerian yang telah menerapkan LPSE, baru Kementerian Keuangan yang bisa dikatakan berhasil dengan penerapan e-procurement secara penuh karena adanya komitmen dari pimpinannya.

“Meskipun Kementerian Agama adalah yang ke-10 dalam penerapan LPSE namun berdasarkan pengalaman, komitmen pimpinan menjadi jaminan keberhasilan dalam pelaksanaan LPSE di masing-masing instansi,” tegas Agus Rahardo.

Jakarta – Upaya reformasi birokrasi kembali dilakukan LKPP melalui penandatanganan kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna meningkatkan transparansi informasi dan transaksi keuangan, Senin (02/05). Kerja sama ini sekaligus menjadi bukti keseriusan LKPP dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di lingkungan LKPP.

Kepala LKPP Agus Prabowo berharap bentuk pertukaran informasi nantinya dapat mendukung peningkatan integritas sistem keuangan, terutama dalam menutup kemungkinan atau potensi permainan harga produk-produk e-katalog. Sebab, proses katalogisasi produk yang dilakukan oleh LKPP, menurut Agus, masih rawan akan ancaman dan iming-iming oleh pihak-pihak yang berkepentingan. “Saya selaku pimpinan dan juga seluruh kepala eselon satu lainnya sudah sepakat kita tidak pernah memberi arahan untuk mencari iming-iming,” tegas Agus.

Salah satu bentuk komitmen dan integritas LKPP dalam melakukan praktik pemerintahan yang bersih, menurut Agus, dibuktikan dengan negosiasi harga penawaran yang tidak melulu menemui kesepakatan. Hal ini, terutama, untuk produk –produk yang harganya sulit dicek. “Kalau bagi saya, semakin terbuka semakin tenang karena saya punya prinsip kalau kita bersih buat apa risih,”ujarnya.

Melalui mekanisme negosiasi yang berlapis, Agus ingin memastikan bahwa penetapan struktur harga produk dilakukan secara hati-hati. “Negosiasinya harus oleh tim, timnya juga diawasi, kemudian juga selalu check and recheck; periksa lagi referensi ke berbagai tempat. Nah, manakala negosiasinya itu tidak deal, ya tidak kita paksakan,” ungkap Agus.

Sementara itu, Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa kerja sama ini membuka ruang bagi instansinya untuk melakukan penelusuran dan analisis transaksi keuangan di lingkup penyelenggaraan pengadaan. Selain menambah database, Yusuf menilai kerja sama ini sekaligus dapat membuka jalur komunikasi yang lebih baik dalam mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. “Dengan adanya MoU seperti ini, kami punya tempat untuk berkomunikasi pada saat kami ingin agar hasil analisis kami itu valid,” ujar Yusuf.

Di sisi lain, proses analisis dan pengujian validitas terhadap transaksi pengadaan, menurut Yusuf, akan lebih mudah dilakukan. Apalagi, hal ini sekaligus melengkapi instrumen dan data hasil kerja sama PPATK dengan instansi lain, seperti Kemendagri dan perbankan, untuk memproses 150 ribu laporan dan pengaduan yang masuk setiap hari. “Maka dengan adanya akses dari Bapak (LKPP) tadi, kami bisa cek berapa sih harga yang sebenarnya biaya katalognya. Jadi, secara nggak langsung manfaat dari MoU pada hari ini paling tidak kami punya instrumen tambahan,” pungkasnya. (eng)

Jakarta – Kepala LKPP Agus Prabowo memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Aula Serbaguna Gedung LKPP lantai 2, Jakarta, Jumas (01/06). Upacara dimulai pada pukul 08.00 dan dihadiri pejabat serta pegawai LKPP.

Dalam upacara tersebut, Agus membacakan sambutan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka upacara peringatan hari lahir Pancasila. “Pancasila sudah menjadi bintang pemandu bangsa Indonesia. Selama 73 tahun, Pancasila sudah bertahan dan tumbuh di tengah deru ombak ideologi-idelologi lain yang berusaha menggesernya.

Selama 73 tahun, Pancasila sudah menjadi rumah kita yang ber-Bhinneka Tungal Ika. Insyaallah sampai akhir zaman, Pancasila akan terus mengalir di denyut nadi seluruh rakyat Indonesia. “kata Agus mengutip sambutan Presiden Jokowi.

Selanjutnya, dalam sambutan tersebut Jokowi tersebut, Agus menyampaikan bahwa di hari lahir Pancasila ini, bangsa Indonesia harus meneguhkan semangat untuk bersatu, berbagi dan berprestasi untuk memenangkan kompetisi. “Saya yakin semangat berprestasi itu tertanam kuat di dada para atlet kita untuk mengibarkan bendera merah putih di Asian Games dan Asian Para-games yang diselenggarakan tahun ini.” Ujarnya.

Selain itu, momen hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni ini harus dimanfaatkan sebagai pengingat, pemacu dan aktualiasi nilai-nilai Pancasila untuk kemajuan bangsa dan sekaligus menyumbangkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat dunia. “Saatnya kita berbagi pengalaman dalam berbhinneka tunggal ika, dalam bertoleransi serta berbagi pengalaman dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berbasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.“ kata Agus. (fan)

Jakarta – Trainer pelatihan pengadaan barang/jasa memikul peranan yang semakin penting dalam menyebarluaskan pemahaman akan aturan pengadaan. Terlebih lagi—dengan pemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 — mitra LKPP ini semakin dituntut untuk dapat lebih cepat menyerap dan menyalurkan keilmuan kepada seluruh pengelola pengadaan.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengungkapkan, tantangan bagi trainer dalam meningkatkan pemahaman pengadaan nantinya tidak hanya sebatas menyampaikan aspek revisi peraturan presiden saja. Pasalnya, masih ada 19 beleid turunan dan 3 peraturan lintas sektoral lainnya yang akan menjadi dasar pengaturan pelaksanaan pengadaan ke depan.

“Ya, intinya basisnya adalah Perpres 16/2018, tapi sebetulnya urusannya belum selesai karena urusan terpenting itu nanti setelah peraturan LKPP-nya jadi,” ujarnya.

Saling hidup-menghidupi dan outward looking

Sebagai sesuatu yang riil dipraktikkan, Agus meyakini bahwa pengadaan tidak lagi hanya sekadar value, melainkan juga energi bersama. Pasalnya, baik LKPP, trainer, maupun stakeholder lain, saling berkaitan dan memiliki andil yang besar dalam mendorong perbaikan pengadaan nasional.

Agus pun beranggapan bahwa titik temu banyak pihak dalam dunia pengadaan sekaligus menciptakan ruang yang luas untuk saling hidup-menghidupi. Tidak hanya menjadi motor penggerak perekonomian nasional, dunia pengadaan nyatanya juga menjadi peluang yang prospektif dalam mengembangkan berbagai usaha, seperti pelatihan dan pendidikan. Untuk itu, ia menyebut perlu ada dukungan timbal balik yang baik antar-semua pihak yang terlibat.

“Nah, kita bangun bersama di masing-masing tempat, tapi sifatnya saling support; jangan jelek-menjelekkan. Kalau ada yang harus ditolong, ya ditolong; kalau ada yang kurang, minta bantuan; kalau overload, kasih ke orang lain. Jangan diambil sendiri. Jadi ini konsep hidup-menghidupi sebagai energi bersama,” ujarnya saat berbicara di hadapan peserta Diseminasi Bahan Ajar Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar, Kamis (17/05), di kantor LKPP.

Dalam menghadapi dinamika pengadaan secara global, Agus pun berharap LKPP dan semua pihak yang terlibat dapat melihat lebih keluar dan terbuka (outward looking). Sebab, pengadaan merupakan isu global yang perkembangannya sangat cepat.

Dalam beberapa kesempatan, LKPP pun mengajak beberapa mitra strategis untuk terlibat dalam kegiatan berskala internasional. Hal ini merupakan kesempatan yang baik dalam membuka akses “pergaulan internasional” dan kesempatan kerja sama yang lebih luas lagi.

Bahkan, LKPP sudah melangkah lebih maju dengan melakukan pembahasan dengan beberapa mitra terkait prospek kerja sama di bidang pasar pengadaan.

“Intinya, mari kita jadikan perubahan-perubahan dan dinamika di pengadaan barang/jasa ini sebagai energi bersama. Cara memanfaatkannya itu hidup menghidupi dan outward looking.”

“Ujungnya, kita akan punya komunitas, komunitas yang sadar pengadaan yang kredibel. Kalau komunitasnya itu sudah besar dan ada di mana-mana, kita akan punya leverage untuk mengubah pengadaan di negeri ini,” tutup Agus.