Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar Pelayanan LKPP

1. Standar Pelayanan PPID - Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
2. Standar Pelayanan Penafsiran Peraturan - Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
3. Standar Pelayanan Konsultasi dan Permohonan Narasumber - Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
4. Standar Pelayanan Dukungan Pengguna SPSE - Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
5. Standar Pelayanan Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional - Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
6. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan PBJ - Pusdiklat
7. Standar Pelayanan Pelayanan Ujian Sertifikasi - Direktorat Sertifikasi Profesi
8. Standar Pelayanan Melalui Surat - Kedeputian Hukum dan Sanggah
9. Standar Pelayanan Melalui Tatap Muka - Kedeputian Hukum dan Sanggah
10. Standar Pelayanan Melalui Website - Kedeputian Hukum dan Sanggah
11. Standar Pelayanan Pemberian Keterangan Ahli - Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Pengadaan barang/jasa yang jelas, kondusif dan komprehensif.

Dunia usaha di Indonesia yang lebih berkembang, serta dukungan kesempatan dan perlindungan usaha dalam negeri.

Rate This:

[Total: 0 Average: 0]

6,386 Views