Kawal REFORMASI
Perbaiki BIROKRASI

Hunting: (021) 2991 2450 ext. 0936

info-rb@lkpp.go.id

Quick Wins LKPP

Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh  stakeholder  LKPP sebagai  outcome  dari langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan LKPP.

Quick Wins pertama LKPP adalah Pilot Project  Katalog Daerah. Tiga tujuan utama program Pilot Project   Katalog Daerah adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah daerah, meningkatkan akses pasar melalui peningkatan peran serta usaha kecil dan menengah di lingkup daerah provinsi/kabupaten/kota, dan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa serta peningkatan layanan penyedia di tingkat daerah.

Quick wins kedua adalah pembangunan Cloud  LPSE. Sebagai bentuk pelayanan publik, ketersediaan sistem dan data serta kemudahan akses sangat diperlukan dalam pemberian layanan yang dilakukan. 

Cloud sebagai bentuk integrasi data dan sistem secara online  yang terdistribusi akan memudahkan pengelolaan dan pengolahan informasi LPSE, selain itu akses dari LPSE seluruh Indonesia akan semakin mudah dengan catatan didukung dengan koneksi internet yang stabil.

Quick Wins  ketiga adalah terbangunnya sistem pengukuran tingkat kematangan organisasi ULP melalui aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP) tahun 2016.

Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP) adalah aplikasi yang dibangun untuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (K/L/Pemda/I).

Fungsi utama aplikasi SIULP ini adalah untuk mengukur tingkat kematangan organisasi ULP K/L/Pemda/I yang dilakukan secara  real time  dan  online. Selain itu, aplikasi ini juga memuat data persebaran dan status organisasi ULP di K/L/Pemda/I di seluruh Indonesia sekaligus juga menjadi wadah konsultasi ULP ke LKPP dan forum diskusi antar ULP.

Quick wins  keempat LKPP yaitu konsolidasi paket pengadaan barang/jasa pemerintah. Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi pengadaan melalui penggabungan paket pengadaan yang sejenis untuk dilaksanakan proses pemilihan sekaligus.

Pelaksanaan Konsolidasi akan dilaksanakan bersinergi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta bermitra dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Diharapkan melalui konsolitasi, pelaksanaan pengadaan akan lebih cepat, lebih efisien dan efektif.

Pemerintah akan memiliki  buying power  yang besar karena jumlah paket digabungkan menjadi sedikit namun secara nominal menjadi besar.

Pengadaan yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Pengadaan barang/jasa yang jelas, kondusif dan komprehensif.
Dunia usaha di Indonesia yang lebih berkembang, serta dukungan kesempatan dan perlindungan usaha dalam negeri.
Scroll Up
X