Kawal REFORMASI
Perbaiki BIROKRASI

Hunting: (021) 2991 2450 ext. 0936

info-rb@lkpp.go.id

Penguatan Pengawasan

Kegiatan Diskusi Area Penguatan Pengawasan

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di LKPP. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain :
a. Meningkatnya independensi APIP di LKPP;
b. Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal, eksternal, dan masyarakat di LKPP;
c. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di LKPP;
d. Mempertahankan/melakukan upaya memperoleh opini WTP di LKPP; dan 
e. Meningkatnya pengendalian internal di LKPP.

Kegiatan yang  dapat diidentifikasi adalah :
a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di LKPP;
b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di LKPP;
c. Pelaksanaan whistleblowing system di LKPP;
d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di LKPP;
e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja di LKPP; dan
f. Penanganan pengaduan masyarakat di LKPP.

1). Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Rencana Waktu Pelaksanaan dan Kriteria Keberhasilan (Tahun)
2015 2016 2017 2018 2019 Kriteria Keberhasilan
1 Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM di LKPP.  Ditetapkannya unit kerja tertentu sebagai unit Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)  di LKPP.
2 Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di LKPP Ditetapkannya Peraturan Kepala LKPP mengenai pengendalian gratifikasi
3 Pelaksanaan pengendalian whistleblowing system di LKPP Ditetapkannya Peraturan Kepala LKPP mengenai whistleblowing system
4 Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan di LKPP Ditetapkannya Peraturan Kepala LKPP mengenai benturan kepentingan
5 Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan unit kerja di LKPP Diimplementasikannya setiap tahap SPIP di semua unit kerja LKPP
6 Penanganan pengaduan masyarakat di LKPP Ditetapkannya Peraturan Kepala LKPP mengenai pengaduan masyarakat

 

2). Rencana Aksi

No Rencana Aksi Kegiatan Output Batas Waktu
1

Evaluasi Atas Kebijakan Penanganan Gratifikasi

Penyusunan Laporan Evaluasi Atas Kebijakan Penanganan Gratifikasi Setiap Triwulanan Dan Evaluasi Atas Perka LKPP No 16 Tahun 2014 Yang Mengacu Pada Peraturan KPK No 7 Tahun 2017

Laporan Evaluasi atas Kebijakan Penanganan Gratifikasi Desember 2018
2

Tindaklanjut Hasil Evaluasi  Atas Kebijakan Penanganan Gratifikasi

Penyusunan Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi  Atas Kebijakan Penanganan Gratifikasi Triwulanan

Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi  atas Kebijakan Penanganan Gratifikasi  Desember 2018
3

Akan Disusun Peta Resiko Untuk Seluruh UKE II Untuk Penilaian Resiko Setiap UKE II

Penyusunan Peta Resiko Di UKE II, Identifikasi Resiko, Pembentukan PIC, Memetakan Resiko Di Masing-masing UKE Dan Finalisasi Peta Resiko

Peta Resiko Unit Kerja September 2018
4

Menyusun Kebijakan Terkait Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Menyusun Keputusan Kepala Tentang Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Mekanisme Pengaduan Dan Tindak Lanjut

Keputusan Kepala Tentang Pengaduan Masyarakat September 2018
5

Laporan Pengaduan Masyarakat Secara Berkala

Menyusun Laporan Pengaduan Masyarakat Dan Rekapitulasi Pengaduan Per Bulan

Laporan Pengaduan Masyarakat September 2018
6

Sosialisasi Aplikasi WBS Internal LKPP

Melakukan Sosialisasi Aplikasi WBS Internal LKPP Pada Saat Coffee Morning

Laporan Sosialisasi WBS Internal LKPP April 2018
7

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Atas WBS

Menyusun Rekapitulasi Atas Pengaduan Yang Masuk Ke Dalam Aplikasi WBS Internal Dan Tindak Lanjut Atas Pengaduan Yang Masuk

Laporan Monitoring dan Evaluasi WBS Internal LKPP Desember 2018
8

Tindaklanjut Hasil Atas Monitoring Dan Evaluasi

Laporan Tindak Lanjut Atas Pengaduan Yang Masuk Ke WBS Internal Terkait Status Pengaduan, Hasil Evaluasi Atas Pengaduan Dan Tindak Lanjut

Laporan Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi WBS Internal LKPP  Desember 2018
9

Tindaklanjut Hasil Evaluasi  Atas Kebijakan Benturan Kepentingan

Penyusunan Laporan Evaluasi Atas Kebijakan Benturan Kepentingan Setiap Triwulanan Dan Evaluasi Atas Perka LKPP No 16 Tahun 2014 Yang Mengacu Pada Peraturan KPK No 7 Tahun 2017

Laporan Evaluasi atas Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan Desember 2018
10

Tindaklanjut Hasil Evaluasi  Atas Kebijakan Benturan Kepentingan

Penyusunan Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi  Atas Kebijakan Benturan Kepentingan Triwulanan

Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi  atas Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan Desember 2018
11

Inspektorat Mendorong Ke Unit Kerja Untuk Pembangunan ZI

Berkoordinasi Dengan UKE II Terkait Pengusulan UKE Menjadi WBK/WBBM Dan Menyampaikan Usulan Tersebut Ke Kemenpan RB

Surat Usulan Inspektorat untuk Unit Kerja menuju WBK/WBBM  Desember 2018
12

Pelaksanaan Diklat JFA Dan Peningkatan Diklat Kompetensi Lainnya

Mengikutsertakan Staff Inspektorat Untuk Mengikuti Diklat JFA, Diklat Teknis Dan Diklat Administrasi

/SDiklat JFA dan Peningkatan Diklat Kompetensi Lainnya Desember 2018

 

3). Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

No Aspek Penilaian Penjelasan Kondisi Saat Ini Data Dukung
  GRATIFIKASI      
1 Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi

Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi

Ya

1. Peraturan Kepala LKPP No 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Draft Keputusan Kepala LKPP Tentang Perubahan Peraturan Kepala LKPP No 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Keputusan Kepala LKPP  Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan LKPP (dalam lampiran Piagam Pengawasan Intern yang memuat fungsi Inspektorat untuk melaksanakan penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan LKPP)

4. SOP Pedoman Pelaporan Gratifikasi

2 Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign 
B

1. Banner di lantai G, M dan 2

2. Tampilan di Website LKPP dan Portal Intranet

3. Foto Pojok Gratifikasi 

4. Sosialisasi Reformasi Birokrasi yang memuat penanganan gratifikasi di LKPP

3 Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Ya

1. SK Tim Unit Pengendali Gratifikasi

2. Laporan gratifikasi Triwulan I TA 2017

3. Laporan gratifikasi Triwulan II TA 2017

4. Laporan gratifikasi Triwulan III TA 2017

5. Laporan gratifikasi Triwulan IV TA 2017

6. Laporan Gratifikasi Triwulan I TA 2018

7. Laporan gratifikasi Triwulan II TA 2018

8. Laporan gratifikasi Triwulan III TA 2018

9. Foto Pojok Gratifikasi 

4 Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya

1. Peraturan Kepala LKPP No 16 tahun 2014 Tentang Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Laporan pelaksanaan evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi

3. Draft Keputusan Kepala LKPP Tentang Perubahan Peraturan Kepala LKPP No 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. SOP Pedoman Pelaporan Gratifikasi

5 Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut  Ya

1. Draft Keputusan Kepala LKPP Tentang Perubahan Peraturan Kepala LKPP No 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Keputusan Kepala LKPP  Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan LKPP (dalam lampiran Piagam Pengawasan Intern yang memuat fungsi Inspektorat untuk melaksanakan penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengaduan Masyarakat di lingkungan LKPP)

3. SOP Pedoman Pelaporan Gratifikasi

 

  PENERAPAN SPIP      
1 Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP Ya

1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP pada bab IX Inspektorat pasal 193 poin a mengenai pelaksanaan pembinaan SPIP;
2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di LKPP.

3. Keputusan Kepala LKPP  Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan LKPP (dalam lampiran Piagam Pengawasan Intern yang memuat fungsi Inspektorat untuk melaksanakan pembinaan SPIP di lingkungan LKPP)

4. Draft Keputusan Kepala LKPP Tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan LKPP

2 Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian
c. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian
A

1. Laporan penjaminan kualitas atas penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP 2016 oleh BPKP

2. Laporan Hasil Pelaksanaan Maturitas SPIP di LKPP Tahun 2018 (dengan skor hasil self assessment 4,186)

3. Laporan Hasil Penilaian SPIP di LKPP Tahun 2018 (hasil validasi oleh Inspektorat menjadi 3,635)

3 Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko 
b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko 
c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko 

1.Peta resiko LKPP yang terdiri dari 5 Unit Kerja Eselon I dan 16 Unit Kerja Eselon II  :

  a. Sekretariat Utama

  b. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

  c. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem     Informasi

  d. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

  e. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 

  f. Inspektorat

  g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ

2. ST penyusunan penilaian risiko Inspektorat 2017 dan Laporan Penyusunan Penilaian Risiko di LKPP

3. PKPT Inspektorat 2017

4. PKPT Inspektorat 2018.

4 Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
B

1.Peta resiko LKPP yang terdiri dari 5 Unit Kerja Eselon I dan 16 Unit Kerja Eselon II  :

  a. Sekretariat Utama

  b. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

  c. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

  d. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

  e. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 

  f. Inspektorat

  g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ

 

2. ST penyusunan penilaian risiko Inspektorat 2017 dan Laporan Penyusunan Penilaian Risiko di LKPP

3. PKPT Inspektorat 2017

4. PKPT Inspektorat 2018.

 

5 SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait 
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
A

1. Paparan Rapat Koordinasi Teknis  
2. Paparan pada saat coffe morning yang dihadiri oleh Kepala BPKP dengan materi peningkatan maturitas SPIP di LKPP

3. Paparan Penyusunan Peta Risiko Unit Kerja

4. Undangan, Presensi dan Notulen Rapat Penyusunan Peta Risiko Unit Kerja 

5. Nota Dinas Penyampaian Hasil Peta Risiko untuk Unit Kerja Eselon I berdasarkan hasil penyusunan Peta Risiko Eselon II di bawahnya

6. Peta resiko LKPP yang terdiri dari 5 Unit Kerja Eselon I dan 16 Unit Kerja Eselon II  :

  a. Sekretariat Utama

  b. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

  c. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi

  d. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia

  e. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah 

  f. Inspektorat

  g. Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ

7. Paparan Pelaksanaan Self Assessment kepada Unit Kerja di LKPP

8. Dokumentasi Sosialisasi Pelaksanaan SPIP bersama Kepala BPKP di Lingkungan LKPP

6 Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala 
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap  sistem pengendalian intern 
A

1. Laporan penjaminan kualitas atas penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP 2016 oleh BPKP

2.  Laporan Bimtek tingkat maturitas SPIP 2017 oleh BPKP

3. Laporan Pendampingan Penyusunan Peta Risiko Tahun 2017 oleh BPKP

4. Laporan Hasil Pelaksanaan Maturitas SPIP di LKPP Tahun 2018 (dengan skor hasil self assessment 4,186)

5. Laporan Hasil Penilaian SPIP di LKPP Tahun 2018 (hasil validasi oleh Inspektorat menjadi 3,635)

  PENGADUAN MASYARAKAT      
1 Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan Ya

1. Keputusan Kepala LKPP Nomor 151 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (memuat penanganan pengaduan pada proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi)

2.  Draft Keputusan Kepala LKPP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LKPP

3. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LKPP

4. Capture website WBS LKPP pada website LKPP

2 Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyrakat
A

1 Daftar Pengaduan Masyarakat 2017 yang masuk ke Inspektorat.

2. Laporan Penanganan Pengaduan

3.  Draft Keputusan Kepala LKPP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LKPP

3 Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
B

1 Daftar Pengaduan Masyarakat 2017 yang masuk ke Inspektorat.

2. Laporan Penanganan Pengaduan

3.  Draft Keputusan Kepala LKPP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LKPP

 

4 Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala 
b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi
B

1. Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat TW I TA 2017

2. Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat TW II TA 2017

3. Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat TW IIITA 2017

4. Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat TW IV TA 2017

5. Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat TW I TA 2018

6. Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat TW II TA 2018

7. Laporan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat TW III TA 2018

8.  Draft Keputusan Kepala LKPP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LKPP

9. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LKPP

5 Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat Ya

1. Laporan Penanganan Pengaduan 

2. Notulensi Klarifikasi Pengaduan Masyarakat dan Nota Dinas Inspektur tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

3. Tindak Lanjut hasil Pengaduan Masyarakat 

4.  Draft Keputusan Kepala LKPP tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LKPP

5. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LKPP

  WHISTLEBLOWING SYSTEM      
1 Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System Ya

1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Website WBS PBJ

3. Website WBS LKPP (WBS Internal)

4. SOP WBS Internal Nomor 81/SOP/INSPEKTORAT/2016 disusun oleh Inspektorat

5. Draft Keputusan Kepala LKPP tentang Whistleblowing System Internal LKPP

6. SOP terbaru terkait WBS Internal 

2 Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasi
b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi 
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi
A

1. Website PBJP

2. Website WBS Internal

3. Surat Permintaan Benchmarking WBS Internal LKPP oleh KPU 

3 Whistle Blowing System telah diimplementasikan Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan Ya

1. Website PBJP

2. Website WBS Internal

3. Surat Permintaan Benchmarking WBS Internal LKPP oleh KPU 

4 Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala
b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System 
A

1. Laporan Whistle Blowing System Triwulan I TA 2017

2. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan II TA 2017

3. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan III TA 2017

4. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan IV TA 2017

5. Laporan Whistle Blowing System Triwulan I TA 2018

6. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan II TA 2018

7. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan III TA 2018

8. SOP terbaru terkait WBS Internal 

5 Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti  a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
C

1. Laporan Whistle Blowing System Triwulan I TA 2017

2. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan II TA 2017

3. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan III TA 2017

4. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan IV TA 2017

5. Laporan Whistle Blowing System Triwulan I TA 2018

6. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan II TA 2018

7. Laporan Whistle Blowing System ​Triwulan III TA 2018

8. SOP terbaru terkait WBS Internal 

9. Draft Keputusan Kepala LKPP tentang Whistleblowing System Internal LKPP

  PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN      
1 Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan Ya

1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP
2. Peraturan Kepala LKPP Tentang Kode Etik Nomor 2 Tahun 2013 (buku saku)

3. Draft Keputusan Kepala LKPP Tentang Perubahan Penanganan Benturan Kepentingan

4. SOP Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP

2 Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi 
b.  Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit organisasi
c.  Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasi
d.  Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unit organisasi
A

1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP
2. Peraturan Kepala LKPP Tentang Kode Etik Nomor 2 Tahun 2013 (buku saku)

3.  Paparan pada saat coffe morning yang dihadiri oleh Kepala BPKP dengan materi peningkatan maturitas SPIP di LKPP

3 Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Ya

1. Laporan Benturan Kepentingan Triwulan I TA 2017

2. Laporan Benturan Kepentingan Triwulan II TA 2017

3. Laporan Benturan Kepentingan Triwulan III TA 2017

4. Laporan Benturan Kepentingan Triwulan IV TA 2017

5. Laporan Benturan Kepentingan Triwulan I TA 2018

6. Laporan Benturan Kepentingan Triwulan II TA 2018

7. Laporan Benturan Kepentingan Triwulan III TA 2018

4 Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi
B

1. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

2. Draft Peraturan Kepala LKPP Tentang Perubahan Penanganan Benturan Kepentingan

3. SOP Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP

5 Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti
C

1. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

2. Draft Peraturan Kepala LKPP Tentang Perubahan Penanganan Benturan Kepentingan

3. SOP Penanganan Benturan Kepentingan di LKPP

  PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS      
1 Telah dilakukan pencanangan Zona Integritas Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan Ya

1. Keputusan kepala LKPP Nomor 119 tahun 2017 tentang Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di LKPP

2. Surat Kepala LKPP tentang Usulan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan LKPP

3. Hasil Evaluasi Unit Kerja Zona Integritas oleh Menpan RB

2 Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi Zona Integritas Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan Ya

1. Keputusan kepala LKPP Nomor 119 tahun 2017 tentang Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di LKPP

2. Surat Kepala LKPP tentang Usulan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan LKPP

3. Hasil Evaluasi Unit Kerja Zona Integritas oleh Menpan RB

3 Telah dilakukan pembangunan Zona Integritas a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif
b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif
c. Belum ada pembangunan zona integritas
B

1. Undangan dan Notulen Rapat  

2. Surat Kepala LKPP tentang Usulan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan LKPP

3. Hasil Evaluasi Unit Kerja Zona Integritas oleh Menpan RB

4 Telah dilakukan evaluasi atas Zona Integritas yang telah ditentukan a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala
b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi
B

1. Laporan Evaluasi Zona Integritas

2. Hasil Evaluasi Unit Kerja Zona Integritas oleh Menpan RB

5 Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM” a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM
b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK
C

1. Surat Kepala LKPP tentang Usulan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan LKPP

2. Hasil Evaluasi Unit Kerja Zona Integritas oleh Menpan RB

  APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)      
1 Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir 
c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir 
d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belum ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir
B

a. Rekapitulasi hasil tindak lanjut pengawasan oleh APIP
b. Nota dinas terkait hasil reviu APIP

c. Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi APIP antara lain:

- SIKP NG

- SPSE versi 4.3

- Hasil Tindak Lanjut Reviu RKA dan RKBMN 

- Hasil Tindak Lanjut TPKN

2 APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas
B 1. Surat Keputusan Kepala LKPP Nomor 12 tahun 2018 tentang Penetapan Formasi Pegawai LKPP (Jumlah formasi untuk Inspektorat adalah 22 personil);
2. Sertifikat JFA dan Diklat lainnya
3 APIP didukung dengan anggaran yang memadai a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran
b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran
c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran
d. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran
A

1. POK Inspektorat TA 2017

2. POK Inspektorat TA 2018

4 APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko a. Seluruh fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko
d.  Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko
B PKPT berbasis Risiko 2018 dan RKT Inspektorat 2018.
 
Scroll Up
X