Kawal REFORMASI
Perbaiki BIROKRASI

Hunting: (021) 2991 2450 ext. 0936

info-rb@lkpp.go.id

Penataan Tata Laksana

Kegiatan Diskusi Area Penataan Tata Laksana

Tujuan dari program ini adalah untukmenyederhanakan proses manajemen pemerintahan melalui berbagai pendekatan termasuk penggunaan teknologi informasi dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di LKPP.  Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program ini antara lain:

a. Meningkatnya kecepatan berbagai proses dalam penyelenggaraan pemerintahan di LKPP;

b. Meningkatnya efektivitas tata hubungan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan LKPP;

c. Meningkatkan sinergi pelaksanaan fungsi dan kewenangan baik di dalam masing-masing unit kerja di lingkungan LKPP maupun antar LKPP dengan Pemerintah Daerah;

d. Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran di LKPP; dan

e. Meningkatnya keterbukaan informasi publik.

 

Kegiatan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi LKPP;

b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di LKPP;

c. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di LKPP;

d. Penerapan sistem kearsipan yang handal di LKPP.

1). Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Rencana Waktu Pelaksanaan dan Kriteria Keberhasilan (Tahun)
2015 2016 2017 2018 2019  Kriteria Keberhasilan
1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi LKPP. Diimplementasikannya e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi LKPP.
2 Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di LKPP. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di LKPP.
3 Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di LKPP. Diimplementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di LKPP melalui Peraturan Kepala LKPP.
4 Penerapan sistem kearsipan yang handal di LKPP. Diimplementasikan e-arsip di LKPP.

 

2). Rencana Aksi

No Rencana Aksi Kegiatan Output Batas Waktu
1 Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)      
  a. Penyusunan draf proses bisnis

1. Menyusun draf proses bisnis

2. Mengundang narasumber untuk penyusunan proses bisnis

3. Mengundang rapat UKE II untuk membahas penyusunan proses bisnis

4. Mengundang rapat untuk menyepakati draf proses bisnis

Draf proses bisnis Awal Maret - Akhir Oktober 2018
  b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi SOP

1. Melakukan rapat awal pembangunan mekanisme sistem monev SOP secara berkala

2. Monitoring dan evaluasi SOP secara berkala pada seluruh unit kerja di Settama

Laporan hasil monev SOP Awal Maret - Akhir November 2018
2 E-Government      
  a. Reviu IT Master Plan LKPP

1. Pengumpulan usulan reviu dari unit kerja

2. Pembahasan hasil usulan reviu di tingkat pimpinan tinggi

3. Perumusan revisi peta jalan perencanaan teknologi informasi internal LKPP 2017 - 2019

4. Pembahasan hasil usulan reviu di tingkat pimpinan tinggi

5. Perumusan revisi peta jalan perencanaan teknologi informasi internal LKPP 2018-2020

1. Laporan usulan reviu unit kerja

2. Draf revisi peta jalan  perencanaan teknologi informasi internal di LKPP 2017 - 2019

3. Revisi peta jalan perencanaan teknologi informasi internal di LKPP 2017 - 2019

4. Draf revisi peta jalan perencanaan teknologi informasi internal di LKPP 2018 - 2020

5.  Revisi peta jalan perencanaan teknologi informasi internal di LKPP 2018 - 2020

1. April - Juni 2018

2. April - Juni 2018

3. April - Juni 2018

4. Oktober - Desember 2018

5. Oktober - Desember 2018

  b. Pengembangan aplikasi-aplikasi yang sudah ada

1. Perumusan analisa kebutuhan pengembangan aplikasi

2. Perancangan desain aplikasi

3. Konstruksi koding aplikasi

4. Pengujian dan perbaikan bug dan error

5. Penerapan dan pemeliharaan aplikasi

1. Daftar kebutuhan pengembangan aplikasi

2. Rancangan atau mock up aplikasi

3. Source code

4. Dokumen pengujian aplikasi

5. Dokumen permohonan layanan sistem informasi

Awal Januari - Desember 2018
  c. Pemanfaatan media sosial resmi LKPP dalam penerapan reformasi birokrasi LKPP

Pengumpulan penyebaran informasi melalui media sosial resmi LKPP

Informasi penerapan reformasi birokrasi di media sosial resmi LKPP Sepanjang tahun
3 Keterbukaan Informasi Publik      
  a. Monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di LKPP

1. Pengelolaan aplikasi PPID

2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan laporan tahunan PPID

1. Statistik layanan informasi dan pengguna aplikasi PPID

2. Laporan tahunan PPID 2018

1. Awal Januari - Desember 2018

2. Awal Januari - Desember 2018

  b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

1. Melakukan rapat awal terkat penyusunan jadwal monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

2. Melakukan monitoring dan evaluasi yang sudah terjadwal

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan Awal April - Oktober 2018

 

3). Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

No Aspek Penilaian Penjelasan Kondisi Saat Ini Data Dukung
1 Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)      
a Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

B

 

1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP

2. Peta Proses Bisnis LKPP Tahun 2016

3. Draft Peta Proses Bisnis Terbaru LKPP Tahun 2017

b Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP 
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP 
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP
A

1. SOP LKPP Tahun 2016

2. SOP LKPP Tahun 2017

3. SOP LKPP Tahun 2018

c Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) 
b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) 
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) 
d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) 
A

Laporan Monitoring Evaluasi SOP LKPP Tahun 2017

d Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti
c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional
A 1. Laporan Monitoring Evaluasi SOP LKPP Tahun 2017
2. SOP LKPP Tahun 2018 
2 E-Government      
a Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi Ya

1. Syarat-Syarat Umum Kontrak

2. Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultan


3. Draft IT Plan oleh D.2.3 dan HSIK

b Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll) a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi 
b.  Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi 
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi
d.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government
 

1. LKPP Single Sign On

c Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi 
b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi 
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi
d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government
A  
d Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll) a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi 
b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi 
c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi
d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government
A

1. Web PPSDM

2. WBS Inspektorat

3. WBS PBJ

4. e-Pengaduan

3 Keterbukaan Informasi Publik      
a Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian) Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik Ya Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di LKPP
b Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses 
b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses
c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses
d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses
A 1. Web PPID
2. Daftar Informasi Publik LKPP Tahun 2017
c Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan  tidak berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
A 1. Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID
2. Berita Acara Uji Konsekuensi Publik;
3. Laporan Evaluasi (pengajuan keberatan)
Scroll Up
X