Kawal REFORMASI
Perbaiki BIROKRASI

Hunting: (021) 2991 2450 ext. 0936

info-rb@lkpp.go.id

Penataan Sistem SDM

Kegiatan Area Penataan Sistem SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi LKPP yang berperan sebagai penggerak utama dalam menwujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi LKPP. Mengingat begitu pentingnya SDM Aparatur, maka manajemen SDM Aparatur diperlukan untuk mengelola secara sistematis dan terencana agar tujuan organisasi dapat tercapai. Memperhatikan kebijakan Reformasi Birokasi, perkembangan konsep dan praktek konsep manajemen SDM diselaraskan dengan rencara strategis LKPP dalam penc danapaian visi dan misi LKPP dalam bentuk Penataan Manajemen SDM.

Tujuan dari reformasi birokrasi khususnya penataan Manajemen SDM adalah untuk membangun dan memperkuat Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (SDM ASN) di LKPP dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun ruang lingkup Penataan Sistem Manajemen SDM, mencakup seluruh dimensi dalam manajemen SDM, mulai Perencanaan SDM, manajemen kompetensi, sistem rekrutmen, penialaian kinerja, sistem kompensasi/remunerasi, hingga sistem informasi manajemen SDM.

1). Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Rencana Waktu Pelaksanaan dan Kriteria Keberhasilan (Tahun)
2015 2016 2017 2018 2019 Kriteria Keberhasilan
1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di LKPP Tersusunnya kebutuhan pegawai di LKPP
2 Sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi di LKPP Rekrutmen dan seleksi dilaksanakan secara transparan dan berbasis kompetensi di LKPP
3 Sistem promosi secara terbuka di LKPP Pengisian pejabat pimpinan tinggi dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional
4 Pemanfaatan assessment center di LKPP Dimanfaatkannya assessment center dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai dan pejabat tinggi di LKPP
5 penialaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilaksanakannya penilaian kinerja individu pegawai berbasis teknologi informasi (SIKP)
6 Reward and Punishment berbasis kinerja di LKPP Ditetapkannya Perka LKPP mengenai reward bagi ASN yang mencapai kinerja yang ditetapkan
7 Sistem informasi ASN di LKPP Diimplementasikannya e-goverment yang terintegrasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi LKPP
8 Penerapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN di LKPP Tersedianya data base pegawai yang akurat dan lengkap
9 Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN di LKPP Pengisian pejabat tinggi dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional
10 Pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan di LKPP Tersedianya peta profil kompetensi individu yang lengkap
11 Penerapan Sistem Promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi ASN di LKPP Ditetapkannya Perka LKPP mengenai reward bagi ASN yang mencapai kinerja yang ditetapkan
12 Menetapkan pola karir pegawai LKPP Tersediannya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
13 Pengukuran Gap Competency antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan Tersedianya ukuran Gap Competency pegawai LKPP
14 Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja Pegawai LKPP Tersediannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mendukung kinerja pegawai LKPP

 Rencana Aksi

No Rencana Aksi Kegiatan Output Batas Waktu
1 Penyusunan rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai Rapat, Konsultan, konsinyering, Workshop Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai November 2018
2 Melakukan atau menjadwalkan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
- Prioritas satu : diklat wajib
- Prioritas dua : diklat memenuhi gap kompetensi
- Prioritas tiga : diklat teknis
Rapat, Konsultan, konsinyering, Workshop Dokumen diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai Desember 2018
3 Monitoring dan evaluasi pengembangan seluruh pegawai berbasis kompetensi setiap enam bulan sekali Rapat, Konsultan, konsinyering, Workshop Dokumen monev Desember 2018
4 Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu selama enam bulan sekali Rapat, Konsultan, konsinyering, Workshop Dokumen monev Desember 2018
5 Penilaian hasil kinerja individu dijadikan dasar pengembangan karir Rapat Dokumen hasil kinerja yang mendukung pengembangan karir Desember 2018

 

3). Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

 

No Aspek Penilaian Penjelasan Kondisi Saat Ini Data Dukung
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi      
  a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan

a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan

b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan
c.  Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan 

 

1. Dokumen laporan evaluasi jabatan struktural LKPP Tahun 2017 Dokumen asli ada di Kepegawaian karena cukup tebal; 

2. Permenpan RB No 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;

3. Perka BKN No 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan.

  b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi 
c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil  unit organisasi
d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
  Laporan Akhir Isian Analisa Beban Kerja LKPP Tahun 2016. Dokumen ada di Kepegawaian
  c. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai   Dokumen Mutasi sudah dilakukan sesuai dengan prioritas pekerjaan di unit kerja selama Tahun 2017. Dokumen bersifat rahasia ada di Bagian Kepegawaian.
  d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun   Dokumen usulan kebutuhan pegawai 5 tahun ke Menpan
  e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasi
b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi
c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi
d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan
 

1. Surat  Nomor 16/KA/01/2018 perihal usulan formasi ke MenpanRB yang ditandatangani Kepala LKPP;
2. SK Kepala nomor 12 tahun 2018 tentang penetapan formasi pegawai LKPP.                              

3. Terkait usulan formasi disampaikan melalui informasi agar melampirkan  data dukung berupa screenshot. Informasi ada pada e-Formasi Menpan.

2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN      
  a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb)
b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor)
c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan
 

1. Screenshot pengumuman melalui website LKPP         Dapat juga di lihat pada laman https://rekrutmen.lkpp.go.id atau website lkpp.go.id

2. SK Panitia  berupa Keputusan Kepala LKPP No 127 Tahun 2017 tentang pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pejabat Administrator Di LKPP dan Keputusan Kepala LKPP No 126 Tahun 2017 tentang pembentukan panitia seleksi terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama di LKPP

  b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh informasi mengenai kepastian status pendaftaran.   Screenshoot Aplikasi Rekrutmen LKPP. Dapat juga di lihat pada laman https://rekrutmen.lkpp.go.id atau website lkpp.go.id
  c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi. Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.   Screenshoot website LKPP rekrutmen.lkpp.go.id; termasuk di dalamnya Surat Seleksi Penerimaan PNS Tahun 2017. Dapat juga di lihat pada laman https://rekrutmen.lkpp.go.id
  d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan.   Screen shot pengumuman hasil seleksi pegawai di web LKPP. Dapat juga di lihat pada laman https://rekrutmen.lkpp.go.id atau website lkpp.go.id
  e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah   Screen shot pengumuman hasil seleksi pegawai di web LKPP Dapat juga di lihat pada laman https://rekrutmen.lkpp.go.id atau website lkpp.go.id
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi      
  a.Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan  

1. PERKA Nomor 8 Tahun 2011 tentang standar kompetensi jabatan struktural eselon II dan III di LKPP;
2. Standar Kompetensi Jabatan tahun 2016 telah disusun dengan memasukkan unit Inspektorat, standar tersebut berupa kamus kompetensi yang berisi level-level kompetensi untuk masing-masing elemen. Pokja agar melampirkan Standar Kompetensi jabatan  Tahun 2016 yang sudah disahkan. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.

3. Buku Kamus Standar Kompetensi jabatan Unit Kerja Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Tahun 2010. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.

  b. Telah dilakukan asessment pegawai a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawai
b. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai
c. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai
d. Belum dilakukan assessment pegawai
  Laporan pelaksanaan asesmen pegawai Tahun 2012-2017. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.
  c.Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai
d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan  pengembangan kompetensi pegawai
  Peta profil seluruh pegawai dan kebutuhan pengembangan telah disiapkan, asesor akan melihat dokumen tersebut. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.
  d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
b.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi
c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi  
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai
 

-Data dukung berupa POK dari UKE yang melaksanakan pengembangan kompetensi.

-Rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai

  e. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana  dan kebutuhan pengembangan kompetensi a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana  dan kebutuhan pengembangan kompetensi
b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana  dan kebutuhan pengembangan kompetensi
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana  dan kebutuhan pengembangan kompetensi  
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi
  Surat Tugas Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dari kepegawaian dan UKE lain yang melaksanakan. Dokumen lengkap ada di Bagian Kepegawaian
  f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala     SKP dan laporan triwulan Pengembangan Kompetensi Tahun 2017. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.
4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka      
  a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan  

 - Terlampir Capture Pengumuman Seleksi Terbuka. Dapat juga di lihat pada laman https://rekrutmen.lkpp.go.id atau website lkpp.go.id

- Keputusan kepala LKPP Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi terbuka Calon Pejabat Administrator, Keputusan Kepala LKPP Nomor 126 Tahun 2017 Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama;                                            

-  Berita Acara Kebijakan Pimpinan terkait Promosi Terbuka

  b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional
b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas
c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama
d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi
 

- Surat Pengumuman Rekrutmen dari Panitia;                                                                                   

- surat pengumuman setiap tahapan seleksi

  c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif  

- Dokumen hasil seleksi terbuka. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.

- Dokumen tata Cara penilaian/tools untuk Panitia Seleksi. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.

  d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen  

- Hasil assessment kompetensi seleksi Eselon II dan I yang menggunakan Jasa Konsultan sudah ditunjukan ke tim asesor (dokumen rahasia);                                                                                                  

- Terlampir Keputusan Kepala LKPP nomor 126 Tahun 2017 tentang  Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama. Dimana dalam SK tersebut tercantum 2 anggota Panitia Seleksi yang berasal dari Kementerian PAN RB dan Bappenas.

  e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb   - Terlampir bukti dukung berupa dokumen terkait pengumuman seleksi yang menggunakan Web LKPP
5. Penetapan kinerja individu      
  a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan
   Terlampir SKP dan PKT bagian rencana kerja seluruh PNS
  b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
  - Terlampir SKP Seluruh PNS
  c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
d.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya
  - Terlampir SKP dan PKT bagian rencana kerja seluruh PNS
  d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

 

 

-Terlampir SKP seluruh PNS dan Non PNS (Sampling) Triwulan. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian;

-Terlampir Perka 14 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS di LKPP

  e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala
b.  telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala
c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu
  Data dukung berupa Laporan triwulan monev capaian kinerja pegawai 2017. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.
  f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai
b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai
  Dokumen realisasi SKP dan Dokumen bukti pengembangan karir 50%+1 pegawai
  g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai
b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai
c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai
d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai
  Peraturan Kepala LKPP 17/2015 dan penerapannya yaitu Bukti pembayaran tunjangan berdasarkan nilai SKP setiap pegawai (seluruhnya). Dapat berupa rekapitulasi
6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai      
  a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku   Sudah cukup, yaitu:
1. Perka nomor 7 tahun 2010 tentang kode etik pegawai;
2. Perka nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas perka LKPP nomor 5 tahun 2010 tentang tata tertib pegawai di LKPP
  b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi
b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi
c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi
  Bukti bahwa aturan tentang kode etik dan tata tertib tersebut telah disebarkan atau disosialisasikan kepada seluruh unit.
  c. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala
b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
  laporan-laporan dari pokja tersebut beserta hasil monev kepegawaian. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.
  d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi
b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi
c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi
d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi
  (Bukti dukung sesuai dengan penjelasan), tinggal diperlihatkan saja. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.
7. Pelaksanaan evaluasi jabatan      
  a. Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan   1. Laporan hasil konsultan terkait informasi faktor jabatan;
2. Surat pelaksanaan pra validasi bersama MenpanRB
  b. Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan
d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan
  1. Kepka Nomor 12 tahun 2018 tentang formasi pegawai LKPP
  c.Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas  jabatan
b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan
d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas  jabatan
  1. Perka nomor 2 tahun 2012 tentang hasil evaluasi jabatan di lingkungan LKPP;
2. Laporan hasil konsultan terkait informasi faktor jabatan.
8. Sistem Informasi Kepegawaian      
  a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan   1. SIMPEG;
2. SERENA;
3. PRESENSI;
4. DOSIR PEGAWAI
  b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian   1. Single sign on pada portal intranet (seluruh pegawai pns maupun non pns mendapat user ID) dan bisa Log in ke aplikasi kepegawaian
  c. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan a. Seluruh unit organisasi  terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
b. Sebagian besar unit organisasi  terus memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian
c. Sebagian kecil unit organisasi  terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian
  1. Sedang mengembangan aplikasi SIKP NG;
2. Sedang mengembangan aplikasi SERENA
  d. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM   1. Laporan Kehadiran pegawai. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian;
2. Laporan diklat kompetensi pegawai. Dokumen ada di Bagian Kepegawaian.
Scroll Up
X