Kawal REFORMASI
Perbaiki BIROKRASI

Hunting: (021) 2991 2450 ext. 0936

info-rb@lkpp.go.id

Penataan Peraturan

Kegiatan Diskusi Area Penataan Peraturan

Pada proses penyusunan peraturan perundang-undangan setelah tahap rancangan, pada tahap pengesahan dilakukan pengendalian dengan mengacu pada SOP penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain pelaksanaan penyusunan sesuai dengan SOP misalnya dengan adanya prosedur pembubihan paraf koordinasi oleh jabat yang berwenang, dilakukan juga pemantauan (monitoring) pelaksanaan SOP. kegiatan pemantauan ini dllakukan untuk memastikan proses penyusunan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

1). Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi

No Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Rencana Waktu Pelaksanaan dan Kriteria Keberhasilan (Tahun)
2015 2016 2017 2018 2019  Kriteria Keberhasilan
1 Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan Terlaksananya evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan
2 Menyempurnakan/ merubah peraturan perundang-undangan yang tidak relevan, tumpang tindih, atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lain. Diubahnya peraturan perundang-undangan yang tidak relevan, tumpang tindih, atau tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan lain.
3 Deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan. Diubahnya peraturan perundang-undangan yang menghambat pelayanan.

 

2). Rencana Aksi

No Rencana Aksi Kegiatan Output Batas Waktu
A. Harmonisasi
1 Penyempurnaan Harmonisasi Regulasi (Peraturan turunan dari Perpres PBJ Pengganti)      
  a. Pelaksanaan  harmonisasi regulasi bersama dengan pihak internal LKPP Membentuk tim kerja harmonisasi SK Kepala LKPP tentang Pembentukan Tim Harmonisasi 

Maret 2018

    Membuat matriks substansi  peraturan berdasarkan alur proses pengadaan barang/jasa, mulai perencanaan s/d serah terima pekerjaan. Laporan Tim Harmonisasi mengenai pengelompokkan substansi antar regulasi yang berkaitan Mei 2018
atau 1 bulan sejak Perpres PBJ pengganti  diundangkan
  b. Berkoordinasi dengan Ditjen Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I & II Kemenkumham Membuat matriks substansi  peraturan berdasarkan alur proses pengadaan barang/jasa, mulai perencanaan s/d serah terima pekerjaan. Laporan Tim Harmonisasi mengenai pengelompokkan substansi antar regulasi yang berkaitan Juni 2018
atau 2 bulan sejak  Perpres PBJ pengganti diundangkan
B. Sistem Pengendalian Penyusunan PerUU
  a. Monitoring dan evaluasi SOP penyusunan perundang-undangan secara berkala Monev SOP Laporan hasil monitoring dan evaluasi SOP Menyesuaikan Jadwal dengan BPOT
  b. Penyusunan policy brief untuk tiap peraturan perundangan yang disusun penyusunan policy brief Policy Brief untuk setiap produk peraturan perundang-undangan April 2018
    Mengundang narasumber untuk memberikan input terkait penyusunan policy brief.   Laporan pelaksanaan kegiatan teknik penyusunan policy  brief. Maret 2018

 

3). Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

No Aspek Penilaian Penjelasan Kondisi Saat Ini Data Dukung
1. Harmonisasi 
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron 
b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron
A

1. Matriks Perubahan Rancangan Peraturan Presiden  Pengganti Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan  Barang/ Jasa Pemerintah

2. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

3. SK Tim Harmonisasi Peraturan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis
b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai
c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
A

1. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
;

2. Penerbitan Peraturan Kepala LKPP No. 19 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Prestasi Pekerjaan pada Pekerjaan Konstruksi (Untuk melaksanakan ketentuan Prepres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat (4) dan penyempurnaan terhadap Perka LKPP No 14 Tahun 2012 Tentang Juknis Perpres 70 Tahun 2012); 

3. Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PBJP

5. Penerbitan Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang ETendering (Untuk melaksanakan ketentuan perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang perubahan ke empat
perpres Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan huruf a, pasal 111 ayat (6)); 

6. Penerbitan Perka Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing (Untuk melaksanakan ketentuan perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang perubahan ke empat perpres Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan Pasal 109 ayat (8)) Peka LKPP Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Perka Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Dari PA Kepada KPA dalam PBJP; 

7. Penerbitan Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan pengadaan Secara elektronik (Untuk melaksanakan ketentuan perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang perubahan ke empat perpres Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan huruf a, pasal 111 ayat (6)); 

8. Penerbitan Perka Nomor 14 Tahun 2015 Tentang E-Purchasing (Untuk melaksanakan ketentuan perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang perubahan ke empat perpres Nomor 54 Tahun 2010 berdasarkan pasal 110 ayat (6)); 

9. Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Perubahan Perka LKPP Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Buku Kurikulum Nomor 2013 Melalui E- Purchasing

10. Draft rancangan revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sesuai dengan Ratas Tentang Revisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 29
Desember 2016
(terdapat beberapa hal yang diusulkan untuk dimunculkan/dirubah dalam revisi Prepres 54 Tahun 2010);

11. SEB antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP No. 6/SE/KA/2012 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
;

12.Peraturan Pemerintah No. 45/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN yang mengijinkan untuk pembayaran di luar prestasi kerja dengan melampirkan jaminan;

13.Telah disahkan Perpres 54/2010 dan PP
nomor 45/2013
yang mengatur
pengangkatan pejabat tidak terikat
TA 

14.Telah diterbitkannya Peraturan
Menteri Keuangan No. 190 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan APBN

yang mengatur secara tegas dan
jelas mengenai penggunaan kuitansi


15.Telah diterbitkannya SEB Kepala
LKPP dan Mendagri Nomor
1/KA/LKPP/03/2011 dan Nomor
027/824/SJ perihal pelaksanaan
Perpres Nomor 54 Tahun 2010
tentang PBJP dikaitkan dengan PP 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah

16. PerPres No. 16 Tahun 2018 Dalam Perpres No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa, hal-hal yang tidak harmonis sebagaimana dimaksud II.1a telah diharmoniskan , sehingga pengertian pekerjaan konstruksi telah sesuai dengan UU Jasa Konstruksi. BLU telah sesuai dengan UU 01/2004, dan UU 23/2014. Terkait bentuk kontrak  diharmoniskan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepenuhnya akan diatur oleh Kementerian Keuangan.

2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 
a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan
b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan  
c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan 
d. Belum ada persyaratan tersebut
A

 1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SOP

2. Rangkuman Rapat Penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

3. Analisis Kesesuaian Peraturan LKPP dengan Peraturan Perundangan Lainnya

4. Paraf koordinasi Perpres No.16 Tahun 2018 lintas Panitia Antar Kementerian

b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala 
b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala
c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan
B

1. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SOP

2. Laporan rapat koordinasi

3. Analisis Kesesuaian Peraturan LKPP dengan Peraturan Lainnya

4. Paraf koordinasi Perpres No.16 Tahun 2018 lintas Panitian Antar Kementerian; dan

 


2. Dokumen-dokumen HSIK terkait penyusunan Peraturan Perundang-Undangan/ Peraturan Lembaga.

Scroll Up
X